Rabu, 12 Januari 2011

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA


Saat ini Pemprov Kalimantan Timur sedang menggalakkan rencana pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda. Namun, rencana pembangunan jalan tol tersebut tengah menuai hambatan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menegaskan bahwa Kalimantan Timur belum mengantongi izin resmi dari pemerintah terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda yang konstruksinya segera dibangun pada pertengahan bulan ini.

Pembangunan jalan tol sepanjang 99,2 kilometer itu masih menunggu izin dari pemerintah karena membangun jalan tol pada jaringan jalan nasional harus diketahui oleh pemerintah terlebih dahulu. Misalnya, bagaimana mekanisme pembiayaan, pihak-pihak yang dilibatkan, dan berapa besar penggunaan anggaran negara. Seperti diketahui, progres pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut masih di bawah 10%. Padahal untuk merealisalikan proyek tersebut dibutuhkan minimal pembebasan lahan setidaknya 50%.

Selain itu, proyek pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan menelan dana Rp6,3 triliun yg berasal dari pusat. Namun, mengenai pendanaan dari pusat tahun ini belum keluar. Menurut sumber, pendanaan dari pusat akan dikeluarkan mulai tahun depan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Rusmadi mengatakan, dana kucuran dari pusat untuk pembangunan jalan itu bisa diambilkan dari pinjaman lunak (loan). Karena, terang beliau, selama ini bantuan-bantuan pendanaan proyek di Kaltim kebanyakan melalui loan. Sementara, APBD Kaltim sejak 2009 hingga 2010 masing-masing baru menggelontorkan dana Rp 130 miliar, yang ditujukan untuk pembebasan lahan proyek tol Balikpapan - Samarinda. Masalah dana, saat ini pemprov baru memiliki dana Rp280 miliar, yakni yang dialokasikan dari APBD Kaltim sejak tahun 2008 Rp20 miliar dan pada 2009 Rp130 miliar. Sementara dari APBD 2010 Rp 130 miliar. Dengan sisa dana yang belum bisa teratasi, pembangunan tol Balikpapan – Samarinda belum bisa dilanjutkan pembangunannya.

Menurut saya, pemerintah sebaiknya mau menggandeng investor dalam penyelesaian permasalahan dana tersebut. Selain itu, perlu adanya pembagian segmen dalam pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda seperti yang diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Km 13, Balikpapan-Samboja, Kutai Kartanegara, Samboja-Palaran I, Samboja-Palaran II, Palaran-Jembatan Mahkota II, dan Km 13-Sepinggan Balikpapan. Dengan pembagian segmen tersebut diharapkan semakin banyak investor yang terserap dalam proyek pembangunan jalan tol tersebut.

Di samping itu, sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan swasta dengan sistem Build Operate Transfer (BOT), dimana pihak swata yang membangun dan mengelola jalan tol Balikpapan – Samarinda, kemudian dalam jangka waktu tertentu bangunan serta prasarana dan sarana akan dikembalikan kepada pemerintah beserta membayar sejumlah dana yang telah disepakati sejak awal. Dengan adanya kerja sama seperti ini diharapkan proyek pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda dapat terealisasi segera.

7 komentar:

  1. konsep yg cukup mnarik, tp dlm pembiayaannya, mngapa anda lebih tertarik untuk mnyerahkan pmbangunan dg sistem join pmerintah-swasta????????????????????????????? bukankah lebih bgus lg kalo pmbangunan murni dilakukan o/ swasta dan pengelolaan o/pmerintah ya?????????????????????????????????????????

    BalasHapus
  2. mengapa anda menawarkan penyelesaian BOT dalam permasalahan pembiayaan jalan tol balikpapan - samarinda ?
    bukankah lebih baik jika dikelola dan d bangun oleh pemerintah sendiri, dimana diketahui jika swasta ikut serta maka akan ada retribusi yang ditarik oleh swasta kepada pengguna jalan. bagaimana tanggapan anda ?

    BalasHapus
  3. menyambung dari pertanyaan saudari windy.. alngkah baiknya jika pengelolaan dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat. apakah tidak memungkinkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat? karena setahu saya untuk jalan nasional, pemerintah pusat juga ikut ambil bagian dalam proses pembiayaannya. dengan pembiayaan yang berasal dari pemerintah sendiri maka dana balik modal/keuntungan yang diterima setalah berjalannya proyek ini akan tetap mengalir pada pemerintah sendiri daripada dengan bekerja sama dengan swasta yang dana balik modal/keuntungan akan juga mengalir di tangan swasta.

    BalasHapus
  4. Trimaksih saudara Brian..
    disini dgn sistem BOT pihak swasta berperan sbagai pembangun dan pengelolaan pada jngka wktu yg tlah disepakati, hal ini dikarenakan mahalnya pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan tol ini,,, Namun BOT ini tetap menguntungkan untuk pihak pemerintah karena mereka tidak akan kehilangan aset daerahnya...

    BalasHapus
  5. Trmkash saudari windy dan sani,,,
    sebgaimna kita ketahui bila hanya mengandalkan dana dari APBN maupun APBD dkhwatirkan pembangunannya berhenti di tngah jalan krena prmslahan dana dan perlu diketahui biaya pemeliharaan lebih tnggi,,,Dalamsistem BOT, bila pihak swasta akan melakukan privatisasi maka harus berkoordinasi terlebih dhulu oleh pemerintah dan pasti pihak pmerintah akan mngatur tntng privatisasi,,Mnurut saya retribusi tersebut juga akan kmbali pada pmrintah dan msyarakt lagi krna masyrkt akan mnikmati infrstruktur tersebut,,

    BalasHapus
  6. mnrut saya anda dpat bkerjasama dgn perbankan mengingat saat ini banyak pihak perbankan yg ikut serta dlm pmbangunan infrastruktur seperti pada studi kasus pembangunan Tol Semarang-Solo yang menggunakn sindikasi perbankan di dalmnya,,trmaksih

    BalasHapus
  7. Trmaksh atas msukannya,,
    msukan yg bagus untuk pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda,, namun dgn melibatkan pihak perbankan dikhawatirkan akan membuat hutang jangka panjang didalamnya,, Mungkin dpt memberikan referensi yg lebih jelas dlam mlibatkan perbankan pada pembangunan tol,,

    BalasHapus